REDAKSI NATAJABAR | RILIS 24 APRIL 2026
BANDUNG BARAT – Di negeri yang gemar merayakan podium, ada sudut yang bahkan tak sempat disebut. Bukan karena jauh, tapi karena jarang dituju. Di punggung gunung Desa Karang Tanjung, Kecamatan Cililin, berdiri sebuah sekolah yang menantang logika: SDN Giriasih. Bukan hanya bangunannya yang sederhana, tapi akses menuju ke sana seolah menolak kehadiran siapa pun yang tidak benar-benar berniat.
Tim gabungan DPP FORMADES dan Asosiasi Pesilat Nusantara (APN) tiba di sana setelah menaklukkan jalur tanah sepanjang kurang lebih 3 kilometer. Licin, terjal, dan setia mengintai celah bahaya. Kendaraan roda dua pun harus berpikir dua kali. Bagi anak-anak, tak ada opsi. Mereka berjalan.
Pukul 05.00 pagi, langkah kecil dimulai dari kaki gunung.
Bukan untuk bermain. Bukan untuk berpetualang.
Untuk sekolah.
Di sana, sekitar 100 siswa dari tiga desa menabung masa depan dengan cara yang terlalu mahal untuk ukuran republik yang mengaku menjamin pendidikan dasar. Sepatu berdebu, napas tersengal, dan lutut yang belajar kuat sebelum waktunya.
Kepala sekolah, Encep Supriatna, S.Pd., tidak bercerita dengan dramatis. Ia hanya menyebut fakta yang terasa seperti luka terbuka: empat kali terjatuh di tepi jurang saat bertugas, dan belum pernah sekalipun menerima kunjungan pejabat dari kabupaten maupun provinsi.
Kalimat itu menggantung, lalu jatuh pelan seperti kabut yang tak dihiraukan siapa pun.
Bukan Sekadar Keterbatasan, Ini Kelalaian yang Terstruktur
Temuan di Giriasih bukan insiden tunggal. Ini gejala. Ketika akses jalan tak dibangun, ketika fasilitas dibiarkan menua, ketika sekolah berdiri tanpa dukungan minimal, maka yang terjadi bukan sekadar “keterbatasan”. Ini adalah kelalaian yang berulang dan terstruktur.
Konstitusi sudah menulis dengan terang: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan negara wajib memenuhinya. Namun di sini, teks hukum terdengar seperti gema jauh yang tak pernah tiba.
Anak-anak Giriasih tidak membaca pasal.
Mereka menapaki tanjakan.
Ketika Pesilat Turun, Bukan untuk Bertanding
Di tengah ironi ini, iring-iringan yang datang bukan rombongan pejabat. Mereka adalah para pesilat dan pegiat desa yang memilih menukar panggung dengan medan.
Delegasi dipimpin oleh, Agus Dadang Hermawan bersama Tim Formades dan Konsultan perencanaan serta Dodi Suhada Akum Sekjend APN, serta jajaran pengurus lainnya. Mereka tidak membawa janji besar. Mereka membawa mata yang melihat dan telinga yang mau mendengar.
Agus Dadang Hermawan berbicara tanpa ornamen. Menurutnya, apa yang ditemukan di lapangan tidak membutuhkan narasi tambahan, karena realitasnya sudah cukup keras. Ketimpangan di wilayah terpencil Bandung Barat, katanya, bukan lagi dugaan, melainkan fakta yang menuntut tindakan. Ia menegaskan, hasil survei ini akan dikawal hingga ke meja kebijakan, agar pemerintah berhenti berbicara dalam rencana dan mulai bergerak dalam tindakan.
Di sisi lain, Dodi Suhada Akum memilih diksi yang lebih tajam. Ia menyebut kondisi ini sebagai ironi zaman. Di saat teknologi melompat jauh, masih ada anak-anak yang harus mengukur masa depan dengan risiko jatuh ke jurang. Baginya, pencak silat tidak berhenti di gelanggang. Ia hidup ketika keberanian berpihak pada yang tertinggal.
Langkah mereka tidak berhenti di lereng Giriasih. Data, dokumentasi, dan laporan akan dibawa naik, bukan ke puncak gunung, tapi ke pusat pengambil keputusan.
Haru yang Tidak Butuh Musik Latar
Di halaman sekolah, bukan anak-anak yang lebih dulu menyambut.
Para staf guru berdiri di depan.
Tanpa seremoni. Tanpa protokoler.
Hanya barisan pendidik dengan wajah yang menyimpan lelah… dan harapan yang belum padam.
Mereka menyalami tim satu per satu. Genggaman yang hangat, tapi terasa berat. Seolah ada cerita panjang yang selama ini tertahan, menunggu didengar oleh mereka yang benar-benar datang, bukan sekadar lewat.
Tidak ada tuntutan berlebihan.
Tidak ada keluhan yang dibesar-besarkan.
Namun dari sorot mata mereka, terbaca jelas: perjuangan ini sudah terlalu lama berjalan sendiri.
Bagi para guru itu, kehadiran tim bukan sekadar kunjungan.
Ini adalah tanda… bahwa mereka tidak sepenuhnya ditinggalkan.
Harapan mereka sederhana, tapi mendasar:
jalan yang aman, bangunan yang layak, dan perhatian yang nyata.
Di republik yang gemar mengukur prestasi dengan medali, Giriasih mengajukan pertanyaan sederhana:
berapa nilai satu langkah kaki anak menuju sekolah?
Jika negara masih ragu menjawab, maka sejarah akan mencatat siapa yang datang lebih dulu.
Bukan yang paling berkuasa.
Tapi yang paling peduli.
Redaksi NataJabar mencatat ini bukan sebagai cerita pinggiran, melainkan cermin.
Sebab ketika satu sekolah di puncak gunung diabaikan, yang runtuh bukan hanya bangunan…
melainkan janji.
