Purwakarta — Dinamika internal Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Purwakarta memasuki fase krusial. Menjelang berakhirnya masa perpanjangan kepengurusan pada 26 Mei 2026, sejumlah perwakilan Induk Organisasi Olahraga (INORGA) menggelar konsolidasi tertutup di kawasan Bungursari, tepatnya di kediaman pengurus INORGA IKM, Aa Yadi.
Pertemuan yang semula berbalut silaturahmi itu berkembang menjadi forum strategis. Agenda utamanya jelas: merespons situasi organisasi yang dinilai mulai keluar dari rel tata kelola ideal.
🔎 Sorotan Kritis: Transparansi hingga Etika Organisasi
Dalam forum tersebut, mengemuka sejumlah catatan serius yang menjadi perhatian kolektif, di antaranya:
Mekanisme pembentukan panitia Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) yang dinilai belum memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas
Munculnya indikasi pengambilan keputusan yang tidak partisipatif
Dugaan penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh oknum tertentu
Praktik yang dianggap tidak selaras dengan AD/ART serta etika organisasi KORMI
Meski tidak mengarah pada individu secara terbuka, sinyal yang disampaikan forum cukup tegas: diperlukan koreksi sistemik, bukan sekadar klarifikasi normatif.
⚖️ Momentum MUSKAB: Penentu Arah Organisasi
Forum menegaskan bahwa MUSKAB bukan sekadar agenda formal pergantian kepemimpinan, melainkan momentum strategis untuk memastikan kesinambungan organisasi berjalan dalam koridor yang sah dan berintegritas.
Kehadiran hampir seluruh unsur INORGA — mulai dari STI, FESPATI, AOPGI, KIS, YAI, BKI, ULD, IKM, PSI, ASIAFI, PORPI, FPSTI hingga APBSI — memperlihatkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian lintas organisasi. Ini bukan lagi suara sporadis, melainkan konsolidasi yang mulai terstruktur.
📑 Langkah Tegas: Surat Pernyataan Bersama
Sebagai tindak lanjut konkret, forum menghasilkan sejumlah poin strategis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama, dengan garis besar sebagai berikut:
Mendesak pelaksanaan MUSKAB KORMI Kabupaten Purwakarta secara terbuka, demokratis, dan sesuai AD/ART.
Memohon intervensi pembinaan dan arahan dari KORMI Jawa Barat guna memastikan netralitas dan profesionalitas proses.
Mendorong pembentukan panitia MUSKAB yang independen dan bebas dari konflik kepentingan.
Menekankan pentingnya penegakan etika organisasi dan akuntabilitas kepemimpinan.
Dokumen tersebut direncanakan akan disampaikan secara resmi kepada Pengurus KORMI Jawa Barat, dengan tembusan kepada KORMI Nasional, Bupati Purwakarta, serta Dinas terkait.
🧭 Ujian Kepemimpinan & Kredibilitas
Situasi ini menempatkan KORMI Jawa Barat pada posisi strategis sebagai penyeimbang sekaligus pengarah. Respons yang diambil akan menentukan apakah dinamika ini berujung pada konsolidasi sehat atau justru memperdalam fragmentasi internal.
Di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi ujian bagi kredibilitas KORMI Kabupaten Purwakarta sebagai wadah olahraga masyarakat. Di tengah tuntutan profesionalisme dan transparansi publik, standar tata kelola organisasi tidak lagi bisa ditawar.
📌 Penutup
Konsolidasi INORGA di Bungursari menandai satu hal penting: kontrol internal organisasi mulai bergerak aktif.
Bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mengoreksi dan menguatkan.
Kini publik menunggu, apakah proses MUSKAB akan menjadi panggung demokrasi organisasi yang sehat…
atau justru membuka babak baru polemik di tubuh KORMI Purwakarta.
(Natajabar.com)/KD
